DETIKNET.id – Aparat penegak hukum diminta untuk menelusuri tiga proyek bernilai miliaran rupiah di Pantai Cepiwatu, Borong, Manggarai Timur, yang hingga kini terbengkalai dan menunjukkan kerusakan parah.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, proyek-proyek tersebut dimulai pada tahun 2021, namun hingga saat ini belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Beberapa bangunan dalam proyek ini sudah terlihat rusak parah, dengan tumbuhnya tanaman liar yang subur di sekitar area proyek.
Proyek yang dimulai pada tahun 2021 ini terdiri dari beberapa paket pekerjaan. Di antaranya adalah pembangunan Tourism Information Center (TIC) senilai Rp388.811.000, kios cenderamata Rp288.941.000, gazebo Rp324.767.000, serta pembangunan toilet lengkap dengan jaringan air bersih, sumur pompa, dan listrik senilai Rp560.877.000. Paket terbesar dalam proyek ini adalah pembangunan panggung kesenian dan amfiteater yang menghabiskan anggaran Rp1.144.893.000.
Namun, fasilitas yang seharusnya menjadi kebanggaan daerah tersebut kini justru terbengkalai.
Pemantauan media di lokasi menunjukkan kerusakan yang semakin parah, dengan tembok yang retak, pagar yang patah dan berkarat, serta rerumputan liar yang tumbuh tinggi di sekitar area. Fasilitas yang seharusnya menjadi pusat kegiatan seni dan hiburan kini justru terlihat memprihatinkan.
Kondisi ini menuai sorotan dari sejumlah pengunjung Pantai Cepiwatu. Salah satunya, Hendrik Sata, yang ditemui pada Rabu, 12 Maret 2025.
Hendrik mempertanyakan komitmen Pemerintah Daerah Manggarai Timur dalam merawat dan mengelola aset daerah yang telah menghabiskan anggaran besar tersebut. Ia khawatir, jika dibiarkan, fasilitas yang dibangun dengan biaya tinggi ini akan semakin rusak dan tidak dapat dimanfaatkan.
“Ini sangat disayangkan. Proyek ini seharusnya menjadi kebanggaan, tetapi kini malah menjadi bukti pemborosan anggaran. Kami berharap pemerintah segera turun tangan untuk memperbaiki keadaan ini,” ujar Hendrik.
Selain itu, Hendrik juga meminta agar aparat penegak hukum menyelidiki proyek ini lebih lanjut. Ia menuntut agar kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek ini dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian dalam pengelolaan proyek yang menguras uang negara.
“Saya meminta aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan terhadap PPK, konsultan pengawas, dan kontraktor pelaksana proyek ini. Mereka yang bertanggung jawab. Pihak dinas teknis yang menangani proyek ini juga harus diminta keterangannya,” ujar Hendrik.
Hingga berita ini diterbitkan, PPK terkait proyek ini belum berhasil dihubungi untuk dimintai keterangan.
