Manggarai Timur, 18 Juni 2025 – Warga Desa Lengko Namut mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera memeriksa kontraktor dan konsultan perencana yang terlibat dalam proyek penyediaan air minum bersih (AMB) di desa tersebut.
Tidak hanya itu, Anggota DPRD Matim juga turut menyoroti terkait masala air minum Bersi di desa lengko namut. Hal ini disampaikan oleh Rikar Persly, anggota DPRD Manggarai Timur, saat rapat paripurna DPRD pada Selasa (17/6/2025).
Rapat tersebut membahas jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rikar menyampaikan apresiasi atas target pemerintah yang ingin mencapai 80 persen sambungan rumah air minum bersih.
Namun, ia menyoroti bahwa proyek AMB di Desa Lengko Namut yang dimulai sejak 2023 belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di lima desa terdampak.
“Saya berharap agar APH tidak langsung turun dulu. Mari kita rapikan dulu secara internal dengan mengoptimalkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan audit,” ujar Rikar.
Ia menambahkan, perlu dilakukan diagnosa teknis untuk mengetahui sumber masalah, apakah terkait kesalahan perencanaan atau debit air yang kurang, karena target program ini mencakup hingga Desa Compang Soba.
Lebih lanjut, Rikar menegaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Manggarai Timur harus memperhatikan persoalan ini secara serius, mengingat hal ini sudah menjadi perhatian Panitia Khusus (Pansus) pada tahun anggaran sebelumnya namun belum ada tindak lanjut teknis yang memadai.
Selain itu, Rikar juga mendesak pemerintah daerah untuk segera memperbaiki kondisi ruas jalan Lempang Paji-Golo Lebo yang rusak parah.
Pandangan Umum Fraksi Golkar Plus Demokrat
Dalam pandangan umum terhadap Nota Keuangan APBD 2024, Fraksi Golkar Plus Demokrat menyampaikan sejumlah catatan penting, antara lain:
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 58,1 miliar, namun realisasi hanya mencapai Rp 41,45 miliar atau 71,34 persen. Oleh sebab itu, strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi perlu lebih inovatif dan agresif.
Realisasi pajak yang rendah memerlukan inovasi, termasuk pembentukan Dinas/Badan Pendapatan Daerah sebagai instrumen peningkatan pendapatan.
Pemerintah diminta memberikan penjelasan terkait pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang tidak dilaporkan secara jelas.
Strategi perluasan sumber pajak harus diwujudkan melalui peningkatan status BLUD SPAM menjadi PDAM, pembentukan Perda BUMD, Perda Investasi Daerah, dan Perda Pengembangan UMKM.
Optimalisasi dan sertifikasi aset tanah daerah agar dapat dikelola secara produktif oleh pemerintah maupun pihak ketiga guna meningkatkan pendapatan daerah.
Respons Warga
HR (35), warga Manggarai Timur, mengapresiasi semangat anggota DPRD yang terus menyuarakan kebutuhan masyarakat.
Ia juga mendesak aparat penegak hukum, khususnya Tipikor Polres Manggarai Timur, untuk segera menindaklanjuti informasi persoalan air minum bersih di Desa Lengko Namut.
“Tipikor Polres Matim harus cepat merespons dan memeriksa kontraktor, konsultan perencana, atau pihak terkait jika masalah ini masih berlanjut,” HR.
Diketahui Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur (Matim) menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp4,19 miliar pada tahun 2023. Dikerjakan oleh CV Budi Bakti , mencakup Desa Lengko Namut, Haju Ngendong, dan Wae Lokom.
Penulis: Firman Jaya
