Labuan Bajo – Penyalahgunaan anggaran negara di Kabupaten Manggarai Barat menyeret sejumlah nama anggota DPRD yang masih aktif maupun yang sudah tidak lagi menjabat.
Salah satu anggota DPRD aktif Mabar yang terlibat dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas fiktif dan mark up harga hotel adalah Rikar Jani, Wakil Ketua I DPRD Mabar dari Partai Demokrat.
Nama yang bersangkutan masuk dalam temuan hasil audit BPK yang sekarang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Manggarai Barat yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp256 juta.
Salah satu warga Labuan Bajo yang tidak mau disebutkan namanya mengutuk keras keterlibatan sejumlah anggota DPRD yang aktif maupun yang tidak menjabat atas prilaku koruptif tersebut.
“Yang dilakukan oleh anggota DPRD Mabar tersebut sungguh tidak patut dan tidak bisa dijadikan panutan. Apalagi ada yang menjabat pimpinan DPRD sekarang ini. Yang mereka lakukan tersebut justru bertentangan dengan peran dan fungsi sebagai pengawal anggaran negara”, Ucapnya, Labuan Bajo, Kamis (26/06/2025).
Melansir detik.com, Kepala Intelejen Kejari Manggarai Barat Ngurah Agung Asteka Pradewa Artha menegaskan bahwa temuan tersebut karena perbedaan biaya penginapan dan perjalanan dinas fiktif.
“Ada yang ketidaksesuaian biaya penginapan dan ada yang tidak melakukan perjalanan dinas,” ungkap Kepala Seksi Intelijen Kejari Manggarai Barat, Ngurah Agung Asteka Pradewa Artha, Rabu (25/6/2025).
Hingga saat ini Kejari Manggarai Barat masih menelusuri sisa uang yang belum dikembalikan sampai dengan saat ini.
