Manggarai Timur – Polres Manggarai Timur telah beroperasi selama lima tahun sejak resmi aktif pada tahun 2020. Namun hingga Juli 2025, belum ada satu pun kasus korupsi yang berhasil diungkap oleh institusi kepolisian tersebut.
Padahal, menurut pantauan sejumlah media lokal dan laporan masyarakat, dugaan kasus korupsi kerap muncul dan dilaporkan langsung ke Polres Manggarai Timur. Meski demikian, belum ada satu pun perkara yang dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan ataupun penetapan tersangka.
Media DetikNet.id juga mencatat bahwa hampir setiap hari terdapat pihak-pihak yang diperiksa oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Manggarai Timur. Di antara mereka yang diperiksa adalah kepala desa, rekanan kontraktor, hingga pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Namun hingga kini, belum ada kasus yang ditindaklanjuti secara hukum hingga ke pengadilan.
Menanggapi situasi tersebut, sejumlah tokoh masyarakat meminta agar Polres Manggarai Timur lebih terbuka kepada publik mengenai penanganan kasus korupsi. Salah satunya disampaikan oleh Andri, tokoh pemuda asal Manggarai Timur.
”Polres Manggarai Timur harus rutin menggelar konferensi pers agar masyarakat mengetahui perkembangan setiap kasus yang ditangani, terutama terkait dugaan korupsi,” ujar Andri kepada media ini, Minggu (20/7/2025).
Lebih lanjut, Andri juga mendesak Kapolda Nusa Tenggara Timur untuk memantau langsung kinerja Polres Manggarai Timur, khususnya dalam menangani kasus dugaan korupsi yang telah lama mandek.
“Kapolda NTT harus memberikan atensi khusus terhadap penanganan kasus-kasus di Polres Matim. Pendampingan dan pengawasan diperlukan agar kasus-kasus korupsi di Manggarai Timur bisa diungkap secara tuntas,” tegasnya.
Andri juga berharap Kapolres Manggarai Timur yang baru dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak mengintervensi penyidik yang sedang menangani kasus-kasus tersebut. Ia mengingatkan agar kepolisian tidak masuk dalam ruang konspirasi atau kepentingan politik yang bisa menghambat proses hukum.
“Jangan jadikan forum-forum koordinasi seperti Forkopimda sebagai tempat negosiasi untuk mengamankan pelaku korupsi. Bangun kerja sama yang sehat dengan legislatif dan eksekutif,” tutup Andri.
Hingga berita ini diterbitkan, Kapolda Nusa Tenggara Timur masih berupaya dikonfirmasi terkait pernyataan tersebut.
Penulis: Firman Jaya
Sudah Lima Tahun Usia Polres Matim, Belum Ada Satu pun Kasus Korupsi yang Berhasil Diungkap
