Manggarai Timur, 7 Agustus 2025 – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Manggarai Timur, Yustina Ngidu, membantah tudingan kecurangan dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Tahun 2024.
Dalam keterangannya kepada DetikNet.id Rabu (7/8), Yustina menegaskan bahwa seluruh proses pengumuman formasi dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan.
Menurutnya, pelamar yang tidak dapat mengakses informasi formasi secara rinci melalui akun SSCASN adalah eks tenaga non-ASN yang telah terdaftar dalam database BKN dan mengikuti seleksi PPPK Tahap I (kategori R3T). “Mereka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi tahap pertama,” jelas Yustina.
Sementara itu, eks tenaga non-ASN yang terdata di database BKN namun tidak mendaftar pada seleksi Tahap I (kategori R3B), serta tenaga non-ASN yang belum terdata namun telah bekerja secara terus-menerus minimal dua tahun (kategori R4), tetap dapat mengakses formasi khusus.
Yustina juga merespons isu terkait formasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang hanya dilamar oleh satu orang. “Itu karena hanya satu pelamar yang memenuhi kualifikasi pendidikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, terkait peserta dengan latar belakang guru yang lulus di formasi teknis seperti Adrianus Jehadut dan Ursula Satria Dehe, hal itu terjadi karena mereka menggunakan ijazah SMA saat mendaftar. “Mereka melihat peluang yang tersedia,” katanya.
Secara khusus, Yustina menjelaskan bahwa Adrianus termasuk dalam database BKN dan tidak mengikuti seleksi Tahap I. “Ia mendaftar pada seleksi Tahap II merujuk pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 15 huruf c. Artinya, dia belum pernah melamar sebagai ASN sebelumnya,” jelasnya. Adrianus diketahui mendaftar sebagai calon ASN pada 16 Januari 2025.
Terkait latar belakang kerja Adrianus sebagai guru yang kini lolos di formasi teknis, Yustina menyatakan, “Kami akan memeriksa dokumennya.”
Ia juga membenarkan bahwa BKPSDM tidak melakukan verifikasi faktual terhadap berkas administrasi para pelamar karena tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut. “Tidak mungkin kami cek satu per satu langsung ke lapangan,” ujarnya.
Menanggapi kasus pelamar yang sebelumnya lulus seleksi PPPK 2023 namun mengundurkan diri karena maju sebagai caleg, lalu kembali mendaftar dan dinyatakan lulus seleksi administrasi PPPK tahap II, Yustina menyatakan hal tersebut di luar kendali BKPSDM.
“Memang secara lisan telah disampaikan bahwa peserta yang mengundurkan diri akan dikenai sanksi tidak dapat mengikuti seleksi selama tiga tahun. Tapi ini bukan dalam kontrol kami,” ujarnya.
Terkait pengumuman hasil seleksi administrasi yang tidak diunggah di situs resmi BKPSDM, Yustina menyebut hal itu sebagai kelalaian admin. “Ini di luar kontrol saya. Begitu pengumuman dari BKN muncul, admin hanya tinggal klik final, dan hasil langsung muncul di akun peserta. BKPSDM hanya meneruskan, tidak mengubah apa pun,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa peserta yang tidak melihat hasil seleksi di akun SSCASN adalah mereka yang termasuk kategori R3T.
Mengenai dugaan nepotisme, Yustina dengan tegas membantah. “Kalau saya mau main begitu, kenapa anak saya sendiri yang juga eks tenaga non-ASN tidak lulus?” katanya.
DPRD Akan Tindaklanjuti Dugaan Kecurangan
Ketua DPRD Manggarai Timur, Salesius Medi, menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil langkah awal dengan menyurati bupati, sekda, dan BKPSDM terkait usulan PPPK paruh waktu. “Kami ingin agar semua eks tenaga non-ASN bisa diakomodasi,” kata Salesius.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam proses seleksi PPPK Tahap II Tahun 2024.
Sementara itu, anggota DPRD lainnya, Gordianus Nanggur, meminta agar dugaan kecurangan tersebut ditangani secara terbuka dan adil. “Kalau bupati dan wakil bupati tidak merespons, kami akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran,” tegasnya. Ia juga mengingatkan agar praktik kecurangan serupa tidak terulang dalam proses rekrutmen ASN ke depan.
Penulis: Firman Jaya
BKPSDM Manggarai Timur Bantah Dugaan Kecurangan Seleksi PPPK Tahap II
