Manggarai Timur – Salah satu proyek luncuran milik Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (PPO) Kabupaten Manggarai Timur, yakni pembangunan di SD Teong, Kecamatan Elar Selatan, dilaporkan telah selesai dikerjakan. Namun hingga saat ini, kontraktor pelaksana baru menerima pencairan dana sebesar 25 persen dari nilai kontrak.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh redaksi DetikNet.id, tercatat bahwa dari total 84 paket proyek luncuran milik Dinas PPO Manggarai Timur, 95 persen anggaran telah dicairkan. Namun, sejumlah kontraktor di lapangan mengaku hanya menerima sebagian kecil dari total pembayaran.
Selain keterlambatan pencairan, ditemukan pula kejanggalan dalam pelaporan progres proyek. Beberapa sekolah yang belum menuntaskan pekerjaan fisiknya, dalam laporan resmi dinyatakan telah selesai 100 persen.
Vitalis, salah satu kontraktor asal Elar Selatan, menyampaikan bahwa pekerjaan di SDK Teong, Desa Gising, telah selesai sepenuhnya. Namun, hingga saat ini ia baru menerima pencairan sebesar 25 persen.
“Pekerjaan saya sudah selesai, tapi saya baru terima 25 persen. Saya juga bingung karena tiap hari para tukang dan pekerja datang menagih upah. Bagaimana saya bisa membayar mereka kalau dana belum cair sepenuhnya?” ujar Vitalis kepada DetikNet.id, Minggu, 10 Agustus 2025.
Hal senada disampaikan oleh HS, kontraktor lainnya. Ia menyebut hampir seluruh proyek yang ditangani Dinas PPO Manggarai Timur mengalami masalah dalam pencairan anggaran.
“Ada pekerjaan yang belum tuntas, tapi sudah dilakukan Provisional Hand Over (PHO) dan dananya dicairkan 100 persen. Ada juga yang sudah selesai, tapi belum dicairkan penuh. Uang negara mengendap di dinas, dan bisa saja dikelola untuk kepentingan pribadi, bisnis, atau investasi,” ungkap HS.
HS juga menyoroti salah satu kasus di sebuah sekolah di Wae Rana, Kecamatan Kota Komba. Pencairan awal sebesar 30 persen telah diberikan kepada kontraktor, namun hingga saat ini pekerjaan belum dilaksanakan dan uang muka tersebut belum dikembalikan ke kas negara.
“Kami menduga ada oknum yang bebas mengelola uang negara untuk kepentingan pribadi. Kami meminta Polda NTT segera turun tangan dan mengungkap dugaan korupsi besar-besaran di Dinas PPO Manggarai Timur, karena dari 84 paket proyek, semuanya bermasalah,” tegas HS.
Sementara itu, berdasarkan dokumen yang dikantongi DetikNet.id, laporan resmi menyebut bahwa seluruh proyek luncuran milik Dinas PPO menunjukkan progres fisik sebesar 100 persen dan anggaran telah dicairkan hingga 95 persen. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Banyak proyek yang belum tuntas, dan sebagian besar kontraktor baru menerima pencairan 25 persen.
Hingga berita ini diterbitkan, Kapolda Nusa Tenggara Timur belum memberikan konfirmasi resmi terkait laporan tersebut.
Penulis : Firman Jaya
