Oleh: Firman Jaya/ Pemimpin Redaksi DetikNet.id
Rokok ilegal semakin mudah ditemukan di Manggarai Raya, meliputi Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat di Nusa Tenggara Timur. Fenomena ini bukan hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan dan potensi keterlibatan oknum dalam sistem distribusi yang sudah berjalan sistematis dan meluas.
Pertanyaannya: mengapa jaringan besar ini seolah tak tersentuh? Mengapa aparat hukum seperti Bea Cukai dan kepolisian kerap hanya menyasar pengecer atau sopir pengangkut, tetapi tidak menyentuh aktor besar yang mengendalikan peredaran rokok ilegal dari belakang layar?
Jawabannya kemungkinan besar ada pada informasi yang disimpan rapat oleh tiga institusi intelijen utama negara: Badan Intelijen Negara (BIN), Intelijen Keamanan Polri (Intelkam), dan Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI). Ketiga lembaga ini paling tahu rahasia peredaran rokok ilegal di wilayah Manggarai Raya dan sekitarnya — karena memang itu bagian dari tugas pokok dan fungsi mereka.
BIN: Menguasai Data Strategis Keamanan Ekonomi
Badan Intelijen Negara (BIN) bertugas menghimpun dan menganalisis informasi strategis yang berkaitan dengan ancaman terhadap keamanan nasional, termasuk dalam sektor ekonomi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara memberi BIN kewenangan luas untuk mengakses informasi dari semua instansi.
Dalam konteks rokok ilegal, BIN punya kemampuan menelusuri siapa pemodalnya, bagaimana jalur logistiknya, dan ke mana aliran dananya. Mereka memiliki mata dan telinga di berbagai tingkatan pemerintahan dan bahkan bisa masuk ke struktur informal yang melindungi peredaran barang ilegal ini.
Jika BIN berbicara, hampir pasti bisa langsung terlihat siapa saja yang terlibat dalam rantai distribusi rokok ilegal — dari pelabuhan tikus, jalur transportasi darat, hingga pasar-pasar kecil di Manggarai Raya.
Intelkam Polri: Memegang Data Mikro dan Sosial
Intelijen Keamanan Polri (Intelkam) bertugas menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu perannya adalah mengidentifikasi potensi ancaman di tingkat lokal — termasuk peredaran barang ilegal. Mereka memiliki jaringan informasi yang sangat dekat dengan masyarakat: dari aparat desa, tokoh masyarakat, hingga informan lokal.
Intelkam mengetahui dengan baik siapa pengecer, siapa pengangkut, bahkan siapa yang selama ini “membekingi” distribusi rokok ilegal di wilayah tertentu. Mereka bisa mendeteksi pergerakan barang jauh lebih awal daripada aparat terbuka.
Namun, informasi-informasi ini seringkali tidak digunakan secara maksimal dalam upaya hukum yang lebih besar. Bisa jadi karena kurangnya koordinasi lintas lembaga, bisa juga karena tekanan atau kompromi di tingkat lokal.
BAIS TNI: Mengawasi Jalur Rawan dan Aktivitas Lintas Batas
Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS) memiliki cakupan pengawasan lebih luas, termasuk wilayah perbatasan dan jalur distribusi laut yang menjadi pintu masuk utama rokok ilegal ke wilayah timur Indonesia. BAIS bertugas mendeteksi ancaman non-militer yang dapat mengganggu stabilitas negara — dan rokok ilegal termasuk dalam kategori itu karena berdampak pada ekonomi nasional.
Banyak jalur distribusi rokok ilegal yang menggunakan jalur laut gelap, masuk melalui pelabuhan tak resmi di Flores, lalu menyebar ke berbagai wilayah termasuk Manggarai. BAIS TNI memiliki kemampuan dan sumber daya untuk memantau aktivitas-aktivitas ini, tapi lagi-lagi, tanpa koordinasi yang kuat dengan penegak hukum dan intelijen sipil, informasi ini sulit diolah menjadi tindakan nyata.
Mengapa Peran Mereka Vital?
Ketiga lembaga ini punya akses informasi eksklusif dan kemampuan operasi tertutup (covert) yang tidak dimiliki oleh aparat penegak hukum biasa. Mereka dapat mendeteksi pergerakan, menyusup ke jaringan, dan mengungkap aktor-aktor yang selama ini bersembunyi di balik sistem distribusi rokok ilegal.
Namun, ironisnya, hingga hari ini tidak terlihat ada keterlibatan aktif mereka dalam operasi besar pemberantasan rokok ilegal di Manggarai Raya. Padahal jika informasi mereka dibuka dan dikolaborasikan, negara bisa menindak dari atas ,bukan hanya dari bawah.
Apa yang Ditunggu?
Jika BIN, Intelkam, dan BAIS memang tahu siapa saja yang terlibat dalam jaringan rokok ilegal, apa yang membuat informasi itu tak pernah muncul ke publik? Apakah ini soal lemahnya koordinasi? Atau karena ada pembiaran sistemik yang membuat bisnis ilegal ini terus dilindungi?
Peredaran rokok ilegal bukan sekadar urusan cukai. Ini menyangkut integritas negara dalam menegakkan hukum, melindungi pelaku usaha legal, dan memastikan keadilan fiskal. Jika institusi intelijen negara tetap diam, maka pemberantasan hanya akan menjadi simbolik, dan kepercayaan publik terhadap negara akan terus menurun.
Masyarakat butuh ketegasan. Negara butuh transparansi. Dan aparat intelijen perlu bertindak , bukan hanya menyimpan rahasia yang bisa menyelamatkan masa depan daerah ini dari cengkeraman kejahatan ekonomi terorganisir.
