Manggarai Timur, 13 Juni 2025 – Seorang warga Kelurahan Watu Ngge, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Blasius Doyo, mengakui bahwa dirinya memerintahkan sejumlah pemuda untuk meminta kontribusi dari pengunjung objek wisata Padang Mausui. Hal itu dikatakannya kepada media ini, Jumat (13/6).
Menurut Blasius, pungutan tersebut diberlakukan sebagai bentuk imbalan atas jasa perbaikan jalan menuju Padang Mausui yang sebelumnya rusak dan tidak bisa dilalui kendaraan.
“Betul, kami minta kontribusi dari setiap kendaraan yang masuk ke tempat wisata Padang Mausui. Itu saya sendiri yang perintahkan,” ujar Blasius.
Ia menjelaskan bahwa perbaikan jalan dilakukan secara gotong royong oleh para pemuda yang merupakan pemilik tanah ulayat di wilayah tersebut. Akses jalan tersebut sebelumnya disebut terputus total dan belum mendapat perhatian dari pemerintah.
“Kami perbaiki sendiri karena jalan rusak tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Setelah itu, kami minta kontribusi: Rp50 ribu untuk mobil pick up dan Rp100 ribu untuk kendaraan bus atau truk,” lanjutnya.
Blasius juga mengklaim bahwa pungutan tersebut bukan sekadar biaya masuk, tetapi termasuk untuk menjaga keamanan kendaraan pengunjung karena belum ada pengawasan dari pemerintah daerah di lokasi wisata tersebut.
Drone Dikenakan Biaya Tambahan
Selain pungutan kendaraan, Blasius mengaku pihaknya juga meminta kontribusi tambahan dari wisatawan yang menerbangkan drone di area Padang Mausui. Ia beralasan bahwa aktivitas drone bisa mengganggu hewan ternak milik warga.
“Kami juga minta kontribusi untuk drone, karena suara dan aktivitasnya mengganggu hewan masyarakat. Padang itu masih banyak tanah ulayat milik berbagai suku,” katanya.
Ia turut mengeluhkan perilaku sebagian pengunjung yang kerap membakar ikan atau membuat api unggun di padang, yang menurutnya menyebabkan kerusakan rumput dan membuat hewan liar menjauh dari lokasi.
Blasius mengklaim bahwa sebelumnya telah dilakukan pertemuan di kantor Kelurahan Watu Ngge, di mana masyarakat menyampaikan aspirasi dan menyepakati pengamanan masing-masing wilayah tanah ulayat.
Wisatawan Mengaku Jadi Korban Pungli
Sebelumnya, seorang wisatawan asal Jakarta mengaku menjadi korban pungutan liar saat berkunjung ke Padang Mausui. Dalam unggahan akun TikTok Vesmet Journey, ia menyebut diminta membayar Rp25 ribu untuk masuk dan Rp300 ribu saat hendak menerbangkan drone.
“Motoran dari Jakarta sampai ke Savana Mausui. Banyak yang bilang ke sini gratis. Tapi kami didatangi oknum yang mengaku pemuda lokal dan diminta bayar. Drone juga dikenai biaya karena katanya mengganggu satwa,” tulis akun tersebut.
Unggahan ini menjadi viral dan memicu berbagai tanggapan dari netizen, termasuk wisatawan lain yang mengaku mengalami kejadian serupa.
Desakan Pengelolaan Resmi dari Pemda
Menanggapi kejadian tersebut, Andri, seorang pemuda asal Kota Komba, meminta Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur segera mengambil alih pengelolaan Padang Mausui secara resmi.
“Kalau memang lahan ini milik Pemda, harus ada fasilitas seperti MCK, air bersih, pos jaga, dan tiket resmi. Supaya wisatawan nyaman dan tidak ada lagi pungutan liar,” ujarnya.
Andri yang merupakan alumni Universitas Nusa Cendana Kupang menambahkan bahwa pengelolaan profesional akan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberi kepastian hukum bagi wisatawan.
Seruan Patroli dan Mediasi
Senada dengan Andri, Hendrik—warga Manggarai Timur lainnya—mendesak aparat Kepolisian Resor Manggarai Timur, khususnya Polsek Waelengga, untuk melakukan patroli rutin setiap akhir pekan di kawasan tersebut.
“Polisi harus hadir setiap Sabtu-Minggu. Pengunjung makin ramai dan kawasan ini bisa jadi ikon wisata. Tapi harus ditata dengan baik,” ucap Hendrik.
Ia juga mengimbau Dinas Pariwisata setempat untuk segera duduk bersama masyarakat adat guna menyamakan persepsi dalam pengelolaan Padang Mausui.
“Kalau dikelola secara baik dan adil, kawasan ini bisa menjadi destinasi unggulan. Pemda harus peka dan jangan biarkan masyarakat dan wisatawan bentrok kepentingan terus-menerus,” pungkasnya.
Penulis: Firman Jaya
