Manggarai Timur ,NTT – Bupati Manggarai Timur, Andreas Agas, menegaskan komitmennya untuk menindak tegas berbagai kasus bermasalah dalam pelaksanaan program pemerintah, terutama yang melibatkan pihak ketiga. Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di kantor DPRD Manggarai Timur, Rabu (13/8/2025).
“Saya kejar mereka. Saya mau mereka masuk penjara, terutama pihak ketiga. Saya tahu masih ada program yang bermasalah, khususnya di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (PPO). Kasus-kasus seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu saja,” tegas Andreas Agas di hadapan anggota dewan.
Bupati yang juga merupakan kader Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan, pihaknya akan terus mendorong agar pihak ketiga yang terbukti melakukan pelanggaran diproses secara hukum.
Ia mengungkapkan, sejumlah pembangunan sekolah hingga kini belum rampung dan tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Jika memungkinkan, besok saya turun langsung ke lapangan. Saat ini saya sedang memantau tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek-proyek tersebut,” ungkapnya.
Andreas menyebutkan, pemerintah memiliki waktu 60 hari untuk merespons temuan BPK. Bila tidak ada progres yang memadai, ia berencana melaporkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum (APH).
“Siapa pun yang terlibat, akan saya dorong untuk bertanggung jawab. Kita semua harus taat asas dan menjunjung tinggi aturan yang berlaku,” ujarnya.
Pernyataan keras Andreas Agas ini merupakan respons atas kritik dari anggota DPRD Manggarai Timur, Paulus Yorit Poni, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dalam rapat paripurna yang sama, Yorit menyoroti banyaknya persoalan yang belum diselesaikan, khususnya terkait rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024.
“Sampai hari ini, kami masih menemukan banyak permasalahan yang belum terselesaikan,” kata Ketua Fraksi PDIP tersebut.
Ia menekankan bahwa Pansus LKPJ adalah forum pengawasan tertinggi di DPRD, namun kenyataannya pemerintah dinilai belum konsisten menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan. “Meskipun laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 sudah disetujui, seharusnya ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan rekomendasi tersebut,” ungkap mantan aktivis GMNI cabang Kupang itu.
Yorit secara khusus menyebut Dinas PPO dan Dinas Pertanian sebagai dua instansi yang masih menyisakan banyak persoalan di lapangan.
Penulis : Firman Jaya
Banyak Kasus di Dinas PPO dan Pertanian, Andreas Agas: Saya Kejar Mereka Biar Masuk Penjara, Terutama Pihak Ketiga
